Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan publik. Dalam hal ini, evaluasi terhadap pengelolaan APBD menjadi kunci utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bontang, Budi Santoso, pengawasan APBD Bontang dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan APBD Bontang agar tidak terjadi penyalahgunaan dana publik,” ujar Budi Santoso.

Selain itu, Kepala Dinas Keuangan Bontang, Andi Wijaya, juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan keuangan publik dalam pengelolaan APBD. “Kami selalu mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana APBD Bontang. Karena itu, pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Andi Wijaya.

Namun, meskipun sudah ada upaya pengawasan yang dilakukan, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menilai kepatuhan terhadap peraturan keuangan publik di Bontang. Menurut pengamat keuangan publik, Dian Pratiwi, masih ditemukan adanya potensi penyelewengan dana dalam pengelolaan APBD Bontang. “Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus dan tidak hanya sebatas formalitas belaka. Penting untuk melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengawasan agar dapat mengurangi risiko penyelewengan dana,” jelas Dian Pratiwi.

Untuk itu, peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan APBD Bontang juga sangat penting. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan dapat memberikan tekanan positif bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana publik. “Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama harus ikut serta dalam mengawasi pengelolaan dana APBD Bontang. Dengan begitu, kita semua dapat memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan transparan,” tutup Dian Pratiwi.